JAKARTA, KOMPAS.TV - Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai pengampunan bagi para koruptor kini menuai pro dan kontra. <br /> <br />Pemerintah, melalui Menteri Hukum Supratman Andi Atgas, menyatakan bahwa negara dapat memberikan pengampunan bagi koruptor yang menyebabkan kerugian negara melalui denda damai. <br /> <br />Supratman menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan denda damai adalah penghentian perkara di luar pengadilan dengan pembayaran denda yang disetujui oleh Jaksa Agung. <br /> <br />Ia menambahkan bahwa kewenangan denda damai ini dimiliki oleh Kejaksaan Agung, mengingat undang-undang tentang Kejaksaan yang baru memungkinkan hal tersebut. <br /> <br />Pemerintah menekankan bahwa penanganan terhadap koruptor tidak hanya sekadar menjatuhkan hukuman, tetapi juga berfokus pada upaya pemulihan aset yang dirugikan. <br /> <br />Publik kini menantikan penjelasan lebih lanjut dari pemerintah terkait landasan hukum mengenai denda damai bagi pelaku tindak pidana korupsi. <br /> <br />#presidenprabowo #koruptor #korupsi <br /> <br />Baca Juga Hawai Waterpark Malang, Pilihan Destinasi Wisata Liburan Akhir Tahun Bersama Keluarga di https://www.kompas.tv/regional/562957/hawai-waterpark-malang-pilihan-destinasi-wisata-liburan-akhir-tahun-bersama-keluarga <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/562962/full-deretan-respons-tokoh-di-kontroversi-pernyataan-presiden-prabowo-soal-denda-damai-koruptor
